Bayangkan Anda sedang menjalankan usaha seperti biasa. Setiap bulan Anda melaporkan pajak, membayar kewajiban, dan menganggap semuanya sudah selesai.
Namun ternyata, di balik layar, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melakukan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak. Bahkan kini, cara pengawasan tersebut mengalami perubahan yang cukup besar.
Melalui Surat Edaran Nomor SE-8/PJ/2026 tentang Pedoman Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak, DJP memperbarui sistem pengawasan agar lebih terstruktur, berbasis risiko, dan memanfaatkan teknologi informasi secara lebih optimal. Surat edaran ini menjadi pedoman baru bagi seluruh jajaran DJP dalam melaksanakan pengawasan terhadap wajib pajak di Indonesia.
Lalu, apa sebenarnya yang berubah? Apakah wajib pajak harus khawatir?