umum, prosesnya dapat dipahami seperti berikut.

1. DJP Menemukan Indikasi
Melalui penelitian dan analisis, DJP menemukan data yang perlu dikonfirmasi.
Misalnya:
• omzet yang terlihat lebih besar dibanding yang dilaporkan;
• adanya transaksi yang belum tercermin dalam SPT;
• atau data lain yang menunjukkan kemungkinan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi.

2. DJP Mengirimkan SP2DK
Surat tersebut berisi permintaan agar wajib pajak memberikan penjelasan atas data yang dimiliki DJP.
Tujuannya adalah memperoleh gambaran yang utuh sebelum menentukan tindak lanjut.

3. Wajib Pajak Memberikan Penjelasan
Pada tahap ini, wajib pajak dapat:
• menjelaskan kondisi sebenarnya;
• menyampaikan dokumen pendukung;
• memberikan klarifikasi apabila terdapat kesalahpahaman;
• atau mengakui adanya kekeliruan dalam pelaporan.

SE-8/PJ/2026 juga mengatur adanya pembahasan antara petugas DJP dan wajib pajak sebagai bagian dari proses tersebut, yang kemudian didokumentasikan dalam berita acara dan laporan hasil pelaksanaan

Mengapa DJP Memberikan Kesempatan Menjelaskan?
Coba bayangkan situasi berikut.
Anda menjual aset perusahaan.
Nilainya cukup besar.
Namun transaksi tersebut memiliki perlakuan pajak tertentu sehingga tidak otomatis berarti ada pajak yang kurang dibayar.
Kalau DJP hanya melihat angkanya saja, tentu bisa muncul pertanyaan.
Karena itulah SP2DK memberi ruang agar wajib pajak menjelaskan konteks transaksi beserta bukti pendukungnya.
Pendekatan ini membuat pengawasan tidak semata-mata bertumpu pada angka, tetapi juga mempertimbangkan penjelasan yang relevan

Apa yang Sebaiknya Dilakukan Jika Menerima SP2DK?
Hal pertama yang harus dilakukan adalah tetap tenang.
Jangan langsung berasumsi bahwa Anda melakukan pelanggaran.

Selanjutnya:
• baca isi surat dengan saksama;
• pahami data atau transaksi yang diminta penjelasannya;
• siapkan dokumen pendukung yang