Ponsel Anda berdering.
Ada email masuk dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Atau mungkin sebuah surat resmi datang ke alamat perusahaan Anda.
Di dalamnya tertulis Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK).
Reaksi pertama banyak orang biasanya sama.
"Apakah saya sedang diperiksa?"
"Apakah saya akan kena denda?"
"Apakah ini berarti saya melakukan pelanggaran?"
Tidak sedikit wajib pajak yang langsung panik ketika menerima SP2DK. Padahal, kenyataannya tidak selalu demikian.
Dalam Surat Edaran Nomor SE-8/PJ/2026, DJP justru menempatkan SP2DK sebagai salah satu instrumen pengawasan untuk meminta penjelasan atas data yang dimiliki sebelum mengambil langkah lebih lanjut.
Lalu, apa sebenarnya SP2DK? Dan bagaimana sebaiknya Anda menyikapinya?
Mari kita bahas.
________________________________________
Apa Itu SP2DK?
SP2DK adalah singkatan dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan.
Dalam SE-8/PJ/2026 dijelaskan bahwa SP2DK merupakan surat yang diterbitkan Kepala KPP kepada wajib pajak dalam rangka pelaksanaan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (P2DK).
Sederhananya…
DJP memiliki data tertentu.
Kemudian data tersebut dibandingkan dengan laporan perpajakan Anda.
Jika ditemukan sesuatu yang perlu dijelaskan, DJP akan meminta klarifikasi melalui SP2DK.
Jadi, fokus utamanya adalah meminta penjelasan, bukan langsung menjatuhkan sanksi.
________________________________________
SP2DK Bukan Berarti Anda Sedang Diperiksa
Ini adalah kesalahpahaman yang paling sering terjadi.
Banyak orang menganggap SP2DK sama dengan pemeriksaan pajak.
Padahal keduanya berbeda.
SP2DK merupakan bagian dari proses pengawasan kepatuhan. DJP menggunakannya ketika hasil penelitian menunjukkan adanya indikasi kewajiban perpajakan yang mungkin belum dipenuhi dan masih memerlukan penjelasan dari wajib pajak.
Artinya…
DJP belum mengambil kesimpulan.
Mereka masih memberi kesempatan kepada wajib pajak untuk menjelaskan keadaan sebenarnya.
________________________________________