Dari Mana DJP Mendapatkan Datanya?
Banyak yang bertanya,
"DJP tahu dari mana?"
Jawabannya cukup menarik.
Dalam pedoman terbaru dijelaskan bahwa DJP dapat memanfaatkan berbagai sumber data, antara lain:
• data dalam sistem administrasi DJP;
• Surat Pemberitahuan (SPT);
• hasil kunjungan lapangan;
• data dari instansi, lembaga, asosiasi, atau pihak lain;
• hasil analisis;
• informasi dari internet;
• laporan atau pengaduan;
• serta berbagai data lain yang memiliki substansi perpajakan.
Selain itu, pengawasan juga dapat didukung oleh berbagai metode seperti pengumpulan data lapangan, web scraping, analisis media, hingga pemanfaatan teknologi informasi.
Karena itu, jangan heran apabila DJP memiliki informasi yang mungkin belum Anda sadari.
________________________________________
Apa yang Terjadi Setelah SP2DK Diterbitkan?
Secara umum, prosesnya dapat dipahami seperti berikut.
1. DJP Menemukan Indikasi
Melalui penelitian dan analisis, DJP menemukan data yang perlu dikonfirmasi.
Misalnya:
• omzet yang terlihat lebih besar dibanding yang dilaporkan;
• adanya transaksi yang belum tercermin dalam SPT;
• atau data lain yang menunjukkan kemungkinan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi.
________________________________________
2. DJP Mengirimkan SP2DK
Surat tersebut berisi permintaan agar wajib pajak memberikan penjelasan atas data yang dimiliki DJP.
Tujuannya adalah memperoleh gambaran yang utuh sebelum menentukan tindak lanjut.
________________________________________
3. Wajib Pajak Memberikan Penjelasan
Pada tahap ini, wajib pajak dapat:
• menjelaskan kondisi sebenarnya;
• menyampaikan dokumen pendukung;
• memberikan klarifikasi apabila terdapat kesalahpahaman;
• atau mengakui adanya kekeliruan dalam pelaporan.
SE-8/PJ/2026 juga mengatur adanya pembahasan antara petugas DJP dan wajib pajak sebagai bagian dari proses tersebut, yang kemudian didokumentasikan dalam berita acara dan laporan